KPK dan Polri: Semoga Segera Berbaikan

sumber

Masih hangat, media memberitakan tentang KPK menjerat dua jenderal polisi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat simulator untuk surat ijin mengemudi (SIM) dengan nilai proyek mencapai  Rp 198 Miliar (baca VOA), yang kemudian menjadi pertentangan kedua lembaga pemerintah, Polri dan KPK. Kedua lembaga tersebut merasa berhak dan mempunyai kemampuan serta tanggung jawab yang sama dalam pengusutan kasus korupsi pengadaan alat simulator surat ijin mengemudi tersebut.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa satu kasus saja harus diperebutkan oleh dua lembaga pemerintah? Apakah ini akibat dari kedua lembaga tersebut mempunyai kewenangan dan tanggung jawab yang sama? Atau karena hanya sekedar arogansi dan citra sehingga kedua lembaga negara tersebut harus berpolemik siapa yang harus dan berhak menyelesaikan masalah dugaan korupsi yang ada di tubuh Polri.

Voa melaporkan, Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha mengatakan, tidak ada konflik antara Polri dan KPK dalam menangani kasus yang telah dilaporkan kepada Presiden SBY tersebut. Menurut Julian, masing-masing instansi penegak hukum, baik Polri maupun KPK, memiliki kewenangan berdasarkan Undang Undang.

Namun baru-baru ini, para aktivis pegiat antikorupsi dari sejumlah organisasi di Jakarta,antara lain Transparency International Indonesia, Indonesia Corruption Watch (ICW), Kontras, LBH Jakarta dan Imparsial, mendesak kepolisian agar menghentikan penyidikan atas dugaan kasus korupsi pengadaan Simulator SIM tersebut.

Para aktivis  menyatakan biasanya proses hukum terhadap para perwira tinggi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi berhenti di tengah jalan, jika ada sanksi yang diterapkan hanya pada level pelanggaran etik saja.

Ada sebuah humor (baca disini) yang mengatakan bahwa kasus dugaan korupsi yang ada di tubuh Polri tidak akan selesai, alasannya karena:

1.   Kapolrinya bernama Timur Pradopo

Timur kalau dibalik akan menjadi rumit. Nah kasus dugaan korupsi ini akan menjadi rumit dan berbelit-belit.

2.   Karena Kabareskrimnya bernama Sutarman

Sutarman kalau dibalik akan menjadi namratus. Mungkin butuh waktu namratus bulan atau tahun kasus dugaan korupsi ini akan selesai.

3.   Karena Bapak Presiden kita bernama SBY

SBY kalau dibalik kan menjadi YBS, yang singkatan dari Ya Biarin Saja. Pak SBY tidak  mau ikut campur dan hanya melihat dan memantau saja.

Namun ada optimistis yang ditulis VOA bahwa pengungkapan kasus korupsi yang diduga melibatkan aparat kepolisian ini akan lebih transparan dan objektif, sesuai dengan perkataan Pengamat Keuangan Negara Deny Purwo Sambodo,  alumni pasca sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Semoga hal ini bener-benar bisa  terwujud, tidak hanya sekedar harapan tentang penegakan hukum yang transparan dan obyektif. Amiin.

Sumber:

http://www.voaindonesia.com/content/menko-polhukam-desak-kpk-dan-polri-bersinergi-dalam-kasus-sim/1455444.html

http://hiburan.kompasiana.com/humor/2012/08/09/humor-korupsi-di-kepolisian-tak-akan-selesai/