Sunday, 8 July 2012

KPK


sumber


Akhir-akhir ini banyak pemberitaan tentang kasus korupsi, mulai dari Wisma Atlit sampai Hambalang. Kemudian meningkat kepada pemberitaan kurangnya dukungan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) atas pembangunan gedung baru KPK, seperti yang diberitakan VOA pada 29 Juni 2012 (baca di sini). Sudah benar-benar rusakkah Indonesia tercinta ini? Atau masih bisa diperbaiki? Atau hanya sekedar bahan untuk pemberitaan saja agar suasana memanas? Semoga Media bisa mengawal pemberitaan kasus-kasus korupsi dan lain sebagainya untuk disampaikan kepada masyarakat tanpa menimbulkan polemik.
Semoga ICW bisa mengamati, bertindak dan memberitakan kasus korupsi dengan baik, jangan sampai hanya menonton saja sehingga ICW bermakna “Nonton Korupsi di Indonesia”, Indonesian Corruption Watch. Kapan selesainya kalau kasus korupsi hanya ditonton. What the....?

Langkah ICW dalam menggalang dana untuk pembangunan gedung baru KPK patut mendapat acungan jempol dan didukung. Caranya mendukung adalah sumbangkan harta yang Anda punya seikhlasnya untuk KPK namun jangan dari hasil korupsi ya? Lebih dari itu apa benar jika dananya terkumpul akan disalurkan untuk membangun gedung baru untuk KPK? Bagaimana kalau dana yang terkumpul malah dikorupsi dan gedung baru KPK tidak terwujud, malahan KPK harus turun tangan menyelidiki dukungan dana yang diniatkan untuk membantunya? Ternyata korupsi bisa membuat kita bisa tidak saling percaya dan membuat kita berjalan sendiri-sendiri, padahal sebenarnya korupsi adalah masalah bersama.
Semoga dengan dibantunya KPK oleh ICW dalam pembangunan gedung barunya bisa meningkatkan performa kerja KPK.
Tentang Kinerja KPK sampai saat ini, saya setuju dengan editor Kunto Wibisono (baca disini) bahwa KPK terkesan lambat dan takut-takut. Buktinya:
  • Kasus Badang Anggaran DPR, yang seharusnya tak hanya stop pada Wa Ode, namun merambah ke yang legislator yang lan, mangapa tak ada beritanya!?
  • Tak laporan mantan Gubernus DKI, Prijanto, tentang kasus Korupsi Fauzi Bowo!?
  • kasus dugaan korupsi Gubernur Riau, Rusli Zainal
  • Kasus korupsi Gubernur Banten, Ratu Atut
  • Kasus Gubernur Kaltim, Awang Farouk
  • Kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) di pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemerintah kota yang merugikan negara sekitar Rp37 triliun
  • Kasus dugaan korupsi mark up “cost recovery” di BP migas yang merugikan negara puluhan triliun per tahun
  • Kasus korupsi di BURT DPR sejak tiga bulan lalu
  • Kasus pengalihan lahan PT Bukit Asam yang dilaporkan Patrialis Akbar
  • Kasus PT Antam yang dilaporkan Menteri BUMN Dahlan Iskan
  • Kasus korupsi pajak Bakrie Grup dkk
  • Kasus Gayus dkk, terima suap 3,5 juta dolar Amerika Serikat
  • Kasus Mark up” harga impor BBM oleh Petral yang diduga merugikan negara Rp 54 triliun per tahun serta mafia BBM Pertamina
  • Kasus korupsi pembelian kilang minyak di Libya. Uang negara sudah keluar satu miliar dolar AS. “Konon, kilangnya tidak ada dan fiktif
  • Kasus Wisma Atlet
  • Kasus Hambalang
  • dan lain sebagainya
Semoga kasus-kasus di atas cepat selesai dan KPK bisa mendapatkan komisi (gedung barunya). Atau kalau DPR mendukung, penuhi hak KPK dan tuntut kewajiban KPK untuk memberantas korupsi.
Sumber:

21 comments:

  1. Wah iya saya setuju banget...
    Tapi saya masih bingung.. Apa mungkin di golongan KPK sendiri ada beberapa pelaku KKN juga.. sehingga kasus2nya gak ditindak lanjuti

    ReplyDelete
    Replies
    1. kurang tahu ya. tanya saja ke KPK....
      :P

      Delete
  2. kalau begini siapa yang dapat dipercaya di negeri tercinta ini

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tuhan jika masih bertuhan lho....
      :P

      Delete
  3. iya bener, mudh2an cpet slesai kasus2nya.. aminn
    mdh2an para koruptor tidak berbelit2 alasannya :D

    ReplyDelete
  4. Sedih dengernya gedung KPK malah dibiayai oleh masyarakat langsung. Tapi DPR nya ya gitu, ga mau cairin dananya. -_-

    ReplyDelete
    Replies
    1. hmmm..... emang Anda ikutan juga ya membiayai..?
      :P

      Delete
  5. kadang, saya merasa KPK sebenarnya masih belum total independent. Atau mungkin saya yg kurang tahu peta kasusnya ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. hmmmm.....
      saya juga ndak tau mbak....'
      :P

      Delete
  6. saya curiga, ramai kpk ingin gedung baru merupakan cara koruptor menjelekkan citra kpk. dimana kpk tak beda dengan lembaga lain di negri ini, mata duitan dan ingin kemewahan. saya berharap kpk bersikap bijak dengan menyatakan gedung yang ada cukup, atau siap bekerja tanpa gedung sekalipun.

    ReplyDelete
    Replies
    1. emng bisa ya bekerja tanpa gedung lalu berkas-berkas perkara dititipin ke rakyat..?
      rakyat yang mana?
      DPR yang wakil rakyat?
      haduh-haduh.....

      Delete
  7. aku hanya bisa melihat, lalu mengkritik dan tertawa :) ngga tau mana yang bener atau yang salah gan :)

    ReplyDelete
  8. ati2 lho has nulis kayak gini... ati2.. takut kamu tar diculik lagi.... :P

    ReplyDelete
    Replies
    1. aq kan ga diculik knp diculik lg..???
      :P

      Delete
  9. kalo gak ada yang bisa dipercaya susah juga nih ya, kan menjalankan dan membangun bangsa harus sama2.

    event blogger: review tempat makan favorit, berhadiah Galaxy pocket dan voucher2 lho!

    ReplyDelete
    Replies
    1. hmmm....
      tujuannya membangun bangsa caranya berbeda-beda...
      :P

      Delete
  10. kpk lambat.. juga hanya ada 1 kpk di jakarta... seharusnya tiap daerah punya kpk, jadi gubernur korupsi bisa ditangani langsung di kpk setempat

    ReplyDelete
    Replies
    1. Kalo menurutku KPK bagusan di Jakarta lebih eksklusif namun dia punya anggotanya yg ada di daerah....
      :p

      Delete
  11. “Biarkan proses hukum berjalan di atas relnya. Soal penyelidikan bansos silahkan usut sampai tuntas. Biar proses mengalir kemana saja terserah penegak hukum,” ujar Ajib, Kamis (30/7).

    “SKPD Pemprov Sumut kan tetap berjalan karena koordinasi dengan Wagub dan Sekda,” kata dia.

    Diketahui, KPK telah menetapkan Gubernur Sumut menjadi tersangka dalam kasus suap hakim PTUN Medan. Selain itu, Kejagung tengah berkoordinasi dengan KPK untuk penanganan dugaan penyelewengan dana Bansos Pemprov Sumut TA 2012 dan 2013.

    DPRD Sumut Dukung Kasus Korupsi Dana Bansos Diusut Tuntas

    ReplyDelete

silahkan berkomentar, tidak dipungut biaya..! apabila ada kata yang salah dalam hal deskripsi apa pun tentang isi dari postingan zonesa.blogspot.com, mohon kritik dan sarannya agar lebih baik. terimakasih dan salam hangat. Sehangat pelukan pasangan Anda.