Jakarta - Selain berguru soal bea cukai, Filipina ternyata juga berguru soal perpajakan ke Indonesia. Filipina ingin mempelajari reformasi di Direktorat Jenderal Pajak, setelah mendapat referensi dari mantan menteri keuangan Sri Mulyani.
Dirjen Pajak Mochammad Tjiptardjo mengaku pihak Ditjen Pajak Filipina sempat berkunjung ke kantornya guna mempelajari pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi tersebut. Pasalnya, banyak pihak yang mengakui Ditjen Pajak berhasil menjadi pionir dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan mampu menjalankan reformasi tersebut dengan baik.
"Ditjen Pajak itu ikon reformasi birokrasi. Modernisasi dari kita. BPK, KPK semua yang mau reformasi lihatnya ke kita. Luar negeri juga, Filipina misalnya. Pihak sana mengeluh ke Bu Ani (Sri Mulyani, sewaktu menjabat sebagai Menteri Keuangan ), mereka mau menerapkan reformasi birokrasi. Bu Ani bilang ke mereka, suruh lihat ke kita (Ditjen Pajak) dan mereka datang ke sini," ujar Tjiptardjo dalam wawancara khususnya dengnan detikFinance, di kantornya, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (21/12/2010) lalu.
Tjiptardjo menceritakan reformasi birokrasi tersebut memang merupakan program pemerintah dengan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan yang menjadi nahkoda. Sri Mulyani, lanjut Tjiptardjo, memulai program tersebut dengan membangun Kantor Pajak Pratama Wajib Pajak Besar (LTO/ Large Taxpayer's Office).
"LTO itu piloting, terus diroling sampai keseluruh Ditjen Pajak. Kemudian Menkeu yakin ini bisa dijalankan, terus baru gede-gedean," ungkapnya.
Keberhasilan Ditjen Pajak dalam menjalankan reformasi birokrasi secara diam-diam dan perlahan-lahan, lanjut Tjiptardjo, membuat Presiden SBY memberikan julukan 'Silent Revolution' terhadap reformasi di tubuh Ditjen Pajak. Julukan inilah yang dijadikan sebuah buku tentang reformasi birokrasi dalam tubuh instansi ini. Buku ini dikeluarkan Ditjen Pajak sebagai bentuk sosialisasi dan pembelajaran reformasi birokrasi di Indonesia.
"Jadi Silent Revolution itu awalnya Pak SBY, ngomong di Ditjan Pajak telah lakukan reformasi birokrasi diam-diam. Kita tidak ramai-ramai.Diam-diam buat revolusi, kita gak ramai-ramai tapi reformasi sudah jalan," ceritanya.
Tjiptardjo menyatakan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen Pajak di mata dunia rupanya tidak serta merta tercoreng akibat terungkapnya Kasus Markus Pajak Gayus Tambunan. Justru, dengan terungkapnya kasus tersebut, dunia internasional menilai hal ini merupakan bukti jalannya reformasi birokrasi tersebut.
"Ditjen Pajak melakukan The Biggest Reform. Bahkan di dunia sudah tahu itu sebelum kasus gayus. Tapi malahan setelah kasus itu terungkap, internasional gak mempermasalahkan. Mereka menganggap ini salah satu langkah reformasi, ketahuan satu, satu kutunya," tandas Tjiptardjo.
Selain ke Ditjen Pajak, Filipina juga belajar soal bea cukai ke Indonesia. Dirjen Bea Cukai Thomas Sugijata mengatakan,Filipina ingin mempelajari penerapan manajemen risiko dan pengawasan dari Ditjen Bea Cukai Indonesia.
Dirjen Pajak Mochammad Tjiptardjo mengaku pihak Ditjen Pajak Filipina sempat berkunjung ke kantornya guna mempelajari pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi tersebut. Pasalnya, banyak pihak yang mengakui Ditjen Pajak berhasil menjadi pionir dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan mampu menjalankan reformasi tersebut dengan baik.
"Ditjen Pajak itu ikon reformasi birokrasi. Modernisasi dari kita. BPK, KPK semua yang mau reformasi lihatnya ke kita. Luar negeri juga, Filipina misalnya. Pihak sana mengeluh ke Bu Ani (Sri Mulyani, sewaktu menjabat sebagai Menteri Keuangan ), mereka mau menerapkan reformasi birokrasi. Bu Ani bilang ke mereka, suruh lihat ke kita (Ditjen Pajak) dan mereka datang ke sini," ujar Tjiptardjo dalam wawancara khususnya dengnan detikFinance, di kantornya, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (21/12/2010) lalu.
Tjiptardjo menceritakan reformasi birokrasi tersebut memang merupakan program pemerintah dengan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan yang menjadi nahkoda. Sri Mulyani, lanjut Tjiptardjo, memulai program tersebut dengan membangun Kantor Pajak Pratama Wajib Pajak Besar (LTO/ Large Taxpayer's Office).
"LTO itu piloting, terus diroling sampai keseluruh Ditjen Pajak. Kemudian Menkeu yakin ini bisa dijalankan, terus baru gede-gedean," ungkapnya.
Keberhasilan Ditjen Pajak dalam menjalankan reformasi birokrasi secara diam-diam dan perlahan-lahan, lanjut Tjiptardjo, membuat Presiden SBY memberikan julukan 'Silent Revolution' terhadap reformasi di tubuh Ditjen Pajak. Julukan inilah yang dijadikan sebuah buku tentang reformasi birokrasi dalam tubuh instansi ini. Buku ini dikeluarkan Ditjen Pajak sebagai bentuk sosialisasi dan pembelajaran reformasi birokrasi di Indonesia.
"Jadi Silent Revolution itu awalnya Pak SBY, ngomong di Ditjan Pajak telah lakukan reformasi birokrasi diam-diam. Kita tidak ramai-ramai.Diam-diam buat revolusi, kita gak ramai-ramai tapi reformasi sudah jalan," ceritanya.
Tjiptardjo menyatakan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen Pajak di mata dunia rupanya tidak serta merta tercoreng akibat terungkapnya Kasus Markus Pajak Gayus Tambunan. Justru, dengan terungkapnya kasus tersebut, dunia internasional menilai hal ini merupakan bukti jalannya reformasi birokrasi tersebut.
"Ditjen Pajak melakukan The Biggest Reform. Bahkan di dunia sudah tahu itu sebelum kasus gayus. Tapi malahan setelah kasus itu terungkap, internasional gak mempermasalahkan. Mereka menganggap ini salah satu langkah reformasi, ketahuan satu, satu kutunya," tandas Tjiptardjo.
Selain ke Ditjen Pajak, Filipina juga belajar soal bea cukai ke Indonesia. Dirjen Bea Cukai Thomas Sugijata mengatakan,Filipina ingin mempelajari penerapan manajemen risiko dan pengawasan dari Ditjen Bea Cukai Indonesia.
No comments:
Post a Comment
silahkan berkomentar, tidak dipungut biaya..! apabila ada kata yang salah dalam hal deskripsi apa pun tentang isi dari postingan zonesa.blogspot.com, mohon kritik dan sarannya agar lebih baik. terimakasih dan salam hangat. Sehangat pelukan pasangan Anda.