Thursday, 10 March 2011

Mestikah Agama mempunyai Kekuasaan Legislatif yang Eksklusif



Ini merupakan sebuah fenomena universal yang belum pernah diinvestigasi sungguh-sungguh baik oleh para politisi maupun olehpemimpin-pemimpin agama dalam menetapkan garis biru sebagai pembatas antara agama dan negara.
Sejauh hubungannya dengan kaum Kristen, masalah ini seharusnya telah terselesaikan dengan tepat ketika Yesus a.s. atau yang dikenal Isa a.s. memberikan jawabannya yang bersejarah pada kaum Pharisi.
Lalu ia berkata kepada mereka: Oleh karena itu serahkanlah kembali apa yang menjadi hak Kaisar tetapi hak Tuhan kembalikan kepada Tuhan. (Matius 22:21).
Kalimat singkat ini mengandung hikmah yang mendalam.
Agama dan ke-tata-negaraan adalah dua dari sekian banyak roda gerbong kemasyarakatan. Pada kenyataanya tidaklah relevan mempersoalkan apakah ada dua, empat atau delapan roda selama mereka tetap ada pada orientasi yang benar dan mengitari orbitnya. Tidak akan ada pertanyaan tentang adanya konflik timbal balik atau adanya konfrontasi satu sama lain.
Dengan menyetujui ajaran samawi pendahulunya, Al-Quran menjelaskan tema ini dengan cara membentuk garis demarkasi yang jelas ruang lingkup aktifitas komponen masyarakat. Tentu akan menjadi tindakan penyederhanaan yang berlebihan bila seseorang merasa bahwa tidak ada titik temu atau dasar pijakan yang sama antara agama dan negara. Memang keduanya saling mengatasi dalam semangat kerjasama satu sama lain, tidak ada niat untuk saling memonopoli.
Misalnya, sebagian besar dari pendidikan akhlak di dalam tiap-tiap agama menjadi bagian integral dari perundang-undangan di setiap negara di dunia. Di beberapa negara mungkin membentuk bagian yang kecil namun di negara lain membentuk bagian hukum yang relatif besar. Hukuman yang ditentukan dapat berbentuk lebih ringan atau lebih keras tetapi ketidaksetujuan agama terhadap banyak tindakan kriminal yang ditetapkan hukumannya selalu dapat ditelusuri tanpa harus mengaitkannya kepada agama. Meskipun mereka mungkin tidak bersesuaian dengan banyak hukum sekuler, namun sejauh hubungannya dengan masyarakat yang berasal dari agama yang berbeda, mereka jarang memilih untuk masuk ke dalam konfrontasi dengan pemerintah yang sah dalam persoalan seperti itu.
Hal ini tidak berlaku hanya untuk kaum muslim atau kristen namun untuk seluruh agama di dunia secara merata. Tentu saja hukum murni Hindu, Manusmarti sama sekali berbeda dengan hukum sekuler pemerintahan politik di India. Namun, paling tidak masyarakat nampak hidup dalam keadaan penuh kompromi.
Jika hukum keagamaan didesak dengan sungguh-sungguh untuk menggantikan sistem politik yang diterapkan di banyak negara di dunia, maka dunia pasti sudah berubah menjadi pemandian darah. Beruntung bagi manusia, hal ini tidak terjadi.
Sejauh hubungannya dengan agama Islam, tidak selayaknya muncul persoalan seperti itu karena prinsip utama dan kokoh yang ditekankan oleh agama Islam dalam masalah ini adalah prinsip keadilan yang absolut tanpa memihak. Prinsip ini tetap sentral dan fundamental bagi semua bentuk pemerintahan yang mendakwakan diri membawa ruh Islam.
Malangnya, titik sentral dalam memahami konsep ke-tata-negaraan Islam ini sangat sedikit, kalaupun ada, dipahami oleh para pemikir politik Islam. Mereka tidak mampu membedakan antara penerapan umum yang berhubungan dengan tindak kriminal yang bersifat universal dan tanpa ada muatan agama dengan tindak kriminal secara spesifik berhubungan dengan petunjuk resmi tertentu dari agama itu, sehingga hanya para penganut agama itulah yang patut dituntut.
Dua katagori ini tidak didefinisikan secara jelas. Ada sejumlah area abu-abu dimana tindakan kriminal umum dapat mengandung muatan keagamaan atau moral seperti halnya pelanggaran terhadap norma-norma kemanusiaan. Misalnya, tindakan pencurian adalah sebuah perbuatan kriminal dengan tingkat kesalahan dan hukuman yang disediakan bervariasi dalam tingkatannya. Demikian ada pula persoalan pembunuhan, mabuk-mabukan dan kerusuhan publik yang secara sebagian maupun secara keseluruhan diharamkan oleh banyak agama. Bahkan beberapa agama telah menentukan hukuman tertentu bagi pelanggaran-pelanggaran ini.
Lalu pertanyaan yang muncul adalah bagaimana negara harus mengatasi kriminal seperti itu. Kemudian pertanyaan itu meningkat lagi lebih jauh kepada persoalan apakah Islam telah memberikan garis pemisah yang jelas dan formula yang rapi untuk sebuah pemerintahan Muslim maupun pemerintahan non-Muslim untuk diterapkan. Jika sebuah pemerintahan Muslim telah disusun sedemikian rupa di dalam Islam, lalu pertanyaan yang sangat penting akan muncul, misalnya tentang keabsahan suatu negara yang menganggap dirinya berada di bawah kendali suatu agama tertentu dan menerapkan ajaran agama itu kepada seluruh warga negara tanpa membedakan mereka baik mereka menganut agama itu maupun tidak.
Agama mempunyai tanggung jawab untuk menarik perhatian badan legislatif terhadap persoalan moral. Tidaklah penting bahwa setiap undang-undang diletakkan di bawah yuridiksi agama-agama.
Dengan adanya banyak sekte dan bayang-bayang keyakinan yang beraneka ragam antara satu sekte dengan sekte yang lainnya, tidak ada selain kebingungan total dan anarki yang akan menjadi akibatnya. Ambil contoh misalnya hukuman bagi pengguna alkohol. Meskipun diharamkan di dalam Al-Quran, Al-Quran sendiri tidak menentukan suatu hukuman yang khusus. Dasarnya mengacu kepada beberapa hadist yang diperdebatkan oleh mazhab fiqih yang berbeda. Di satu daerah atau negeri, hukumannya dalam satu bentuk dan sama sekali berbeda dengan di tempat lain. Pengabaian hukum itu akan merajalela. Apa yang dipandang benar oleh Islam adalah juga benar untuk agama lain. Hukum Talmud akan sama sekali menjadi tidak dapat diterapkan. Demikian juga dapat dikatakan tentang agama Kristen.
Seorang penganut suatu agama tertentu dapat mengamalkan keyakinannya meskipun berada di sebuah hukum sekuler. Ia dapat mentaati kebenaran tanpa harus ada campur tangan hukum negara terhadap haknya untuk mengemukakan suatu kebenaran yang diyakininya itu. Ia dapat mengamalkan shalatnya dan ibadahnya tanpa memerlukan suatu hukum yang spesifik dikeluarkan oleh negara untuk mengijinkannya untuk berbuat demikian.
Persoalan ini dapat juga diteliti dengan sudut pandang yang menarik lainnya. Jika Islam setuju dengan masalah sebuah pemerintahan Muslim di negeri-negeri dimana penduduknya mayoritas Isam, maka atas keadilan absolut yang sama, Islam haruslah mengakui hak pemerintahan lainnya untuk mengatur negeri mereka sesuai dengan ketentuan agama mayoritas. Oleh karena itu, tetangga sebelah, India, Pakistan harus mengakui hukum agama Hindu bagi seluruh warga negara India, sehingga dengan keadaan ini, sungguh akan menjadi hari yang tragis bagi lebih dari 100 juta Muslim India yang akan kehilangan seluruh hak mereka untuk hidup secara terhormat di India. Lagi pula, jika seandainya India harus diatur oleh hukum Manusmarti, mengapa negara Israel ditolak haknya untuk mengatur orang-orang yahudi, demikian juga orang asing disana dengan hukum Talmud. Jika hal ini terjadi, hidup akan menjadi sangat menyengsarakan bukan saja bagi rakyat Israel tetapi juga untuk sejumlah besar warga Yahudi itu sendiri.
Tetapi konsep negara-negara agama yang berbeda-beda di berbagai negara ini hanya dapat memiliki tempat yang sah di dalam Islam jika konsep ini mengakui bahwa di negeri-negeri yang mayoritas penduduknya Muslim, syariat Islam harus diterapkan dengan kekuatan hukum. Namun hal ini lagi-lagi akan menciptakan situasi yang paradoks secara universal, sebab di satu sisi atas nama keadilan yang tak dapat diganggu gugat, semua negara behak menerapkan dengan tegas kepada rakyatnya hukum agama mayoritas penduduknya. Di sisi lain, tiap-tiap bentuk ibadah agama minoritas di negara-negara di dunia, akan dipaksa tunduk di bawah hukum keras suatu agama yang mereka tidak mengimaninya. Hal ini akan menjadi sebuah penghinaan terhadap konsep keadilan absolut itu sendiri.
Dilema ini tidak pernah dibahas bahkan tidak pula diupayakan untuk diselesaikan oleh para pakar hukum Islam di negeri-negeri yang disebut negara Islam. Menurut pemahaman saya tentang ajaran Islam, tiap-tiap negara harus dijalankan dengan prinsip yang sama, yakni keadilan absolut dan dengan cara ini setiap negara menjadi sebuah negara Islam.
Berdasarkan argumentasi-argumentasi ini dan konsep pengendali bahwa tidak ada pemaksaan dalam hal agama, agama tidak perlu menjadi otoritas legislatif yang dominan dalam urusan-urusan politk di suatu negara.
From: Paper of Speech T.A 2000 (lil editing)

No comments:

Post a Comment

silahkan berkomentar, tidak dipungut biaya..! apabila ada kata yang salah dalam hal deskripsi apa pun tentang isi dari postingan zonesa.blogspot.com, mohon kritik dan sarannya agar lebih baik. terimakasih dan salam hangat. Sehangat pelukan pasangan Anda.