Saturday, 26 March 2011

Fisika dan Ahmadiyah

 
Jakarta - "To suggest that humans could behave like atoms was looked upon as a blasphemy to both hard science and human complexity, a total nonsense, something to be condemned. And it has been indeed condemned during the last fifteen years." –Serge Galam-

Dalam beberapa dasawarsa terakhir terjadi perkembangan yang cukup mengejutkan dari ilmu fisika. Selama ini ilmu fisika yang pada awalnya merupakan core dari ilmu pasti ternyata mampu merambah masuk ke dalam ilmu-ilmu sosial. Contohnya adalah salah satu dari cabang ilmu dari fisika yaitu termodinamika yang ternyata mampu dianalogikan dengan kondisi masyarakat.

Termodinamika adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari tentang panas dan energi dari suatu benda. Menurut buku Econophysics and Sosiophysics Trends and Perspective, formula dari termodinamika yang dapat diterapkan dalam ilmu sosial antara lain adalah persamaan Lagrange. Persamaan ini pada dasarnya adalah persamaan statistik yang menggambarkan konsep energi bebas dan telah diterapkan di berbagai disiplin ilmu alam. Konsep energi bebas ini ternyata setara dengan konsep kebahagiaan maksimum dalam ilmu sosial.

Persamaan Lagrange itu sendiri adalah L=E+T ln P. Dimana L adalah fungsi Lagrange antara sejumlah elemen yang berinteraksi. Sedangkan E adalah besarnya energi, T adalah temperatur dan ln P adalah entropi. Untuk permodelan sistem sosial, L dapat diartikan sebagai tingkat kebahagiaan, E adalah kesatuan hukum yang berlaku, T adalah toleransi yang diberikan terhadap setiap pelanggaran hukum dan ln P adalah kelakuan individu yang ada dalam masyarakat tersebut.

Kasus Ahmadiyah

Kasus ketidakteraturan masyarakat yang baru-baru ini terjadi adalah kasus Ahmadiyah di Cikeusik. Pada kasus tersebut massa terlihat sangat brutal dalam menangani kasus ahamdiyah dengan caranya sendiri. Jika kita mengacu pada persamaan Lagrange maka kita dapat menyimpulkan bahwa nilai L sedang berada dalam nilai yang rendah sehingga sistem sosial berada dalam kondisi kacau.

Dengan menggunakan persamaan Lagrange, kita dapat mengetahui akar masalah dari kejadian tersebut. Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa persamaan Lagrange untuk sistem sosial disusun atas tiga komponen utama yaitu hukum kolektif, perilaku masyarakat dan toleransi/kelonggaran terhadap pelanggaran.

Komponen utama yaitu hukum kolektif sebenarnya telah dibuat oleh pemerintah melalui SKB tiga menteri. Isi dari SKB itu sendiri pada intinya adalah penghentian kegiatan ahmadiyah yang bertentangan dengan ajaran agama islam. Namun secara yuridis, SKB tersebut memliki kecacatan. Penyebab dari kecacatan itu adalah pada pasal 7 UU No 10/2004 tentang urutan perundang-undangan di Indonesia tidak dikenal adanya SKB. Hal ini mengakibatkan energi (E) yang dihasilkan dari peraturan tersebut sangat rendah.

Komponen T atau kelonggaran yang diberikan terhadap peraturan tersebut juga tinggi. Sudah bukan rahasia umum, bahwa negara Indonesia termasuk negara yang lemah dalam pengawasan dan penegakan hukumnya. Jika kita analogikan dengan sekumpulan atom, ketika atom-atom tersbut diberikan temperatur yang tinggi maka atom akan memperoleh energi sehingga akan lebih aktif dalam bergerak. Hal ini juga berlaku dalam masyarakat tak terkecuali di Indonesia. Ketika pemerintah lengah terhadap penegakan peraturan tersebut, maka kelompok ahmadiyah dapat melaksanakan kegiatannya lagi.

Komponen ketiga adalah entropi masyarakat (ln P) yang sangat ditentukan oleh sifat dari masing-masing individunya. Saat ini, masyarakat Indonesia sangat mudah diadu domba, apalagi jika menyangkut masalah demokrasi uang dan SARA. Untuk masalah Ahmadiyah Cikeusik ini menyangkut masalah agama. Untuk masyarakat Indonesia, agama adalah sesuatu yang sakral. Memang pada dasarnya setiap agama tidak ada yang mengajarkan kekerasan.

Namun saat ini kondisi masyarakat Indonesia sedang memasuki masa krisis multidimensi sehingga sangat mudah diiming-imingi dan dipanas-panasi. Kondisi ini mampu dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memang menginginkan ketidakteraturan dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat yang seperti ini mengakibatkan derajat ketidakteraturan yang tinggi sehingga nilai ln P bernilai negatif yang besar. Hal ini menyebabkan potensi bentrokan antara kelompok dalam masyarakat sangat potensial terjadi.

Oleh karena itu sebaiknya pemerintah membuat suatu keputusan yang memiliki energi yang kuat sehingga menghasilkan stabilitas yang tinggi dalam masyarakat, Contoh dari tindakan tersebut adalah menjadikan ahmadiyah agama tersendiri yang terpisah dari Islam jika pemerintah menginginkan ahmadiyah tetap ada di negara ini. Dengan menjadikan ahmadiyah agama tersendiri maka ahmadiyah berada dalam posisi yang lebih kuat sehingga tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memecah belah bangsa.

Atau berlaku sebaliknya, yaitu dengan memperkuat legalitas hukum seperti menjadikan SKB pelarangan ahmadiyah menjadi UU dan bertindak tegas terhadap segala pelanggaran yang ada. Hal ini dilakukan jika pemerintah mengiginkan Ahmadiyah tetap ada.

Perlu ditekankan bahwa nilai T dari pemerintah masih sangat tinggi dan derajat ketidakteraturan dari masyarakat juga masih sangat tinggi sehingga nilai ln P sangat besar negatifnya. Untuk mengubah hal tersebut, dibutuhkan waktu yang cukup lama dan membutuhkan proses yang panjang karena melibatkan sistem yang besar dan melibatkan individu yang beraneka ragam.

Sehingga apapun keputusan pemerintah, kita berharap tiga parameter tersebut diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan disini dapat kita lihat bahwa ilmu fisika dapat membantu untuk pengambilan keputusan dalam menyelesaikan konflik sosial.

*Penulis adalah mahasiswa teknik fisika ITB angkatan 2007

Muhammad Pratikto
Jalan Cisitu Lama no. 9 Bandung
muhammad_pratikto_13307107@rocketmail.com
08568286631

No comments:

Post a Comment

silahkan berkomentar, tidak dipungut biaya..! apabila ada kata yang salah dalam hal deskripsi apa pun tentang isi dari postingan zonesa.blogspot.com, mohon kritik dan sarannya agar lebih baik. terimakasih dan salam hangat. Sehangat pelukan pasangan Anda.