Wednesday, 26 January 2011

Pemerintah Bakal Bebaskan 30 Pos Tarif

JAKARTA - Pemerintah bakal membebaskan 30 pos tarif terkait stabilisasi harga pangan. Keputusan mengenai hal tersebut akan diambil dalam pleno tim tarif yang digelar hari ini. Sebelum ini, bea masuk nol persen untuk beras sudah ditetapkan Desember lalu. Dan menyusul untuk komoditas pangan lain di antaranya gandum, kedelai, bahan baku pupuk dan pakan ternak.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah tengah berusaha memberikan perlindungan kepada masyarakat dan industri dalam negeri. "Sekitar 30 (pos tarif), pokoknya semua yang berkaitan dengan pangan. Intinya kita tetap memberikan perlindungan kepada masyarakat, tetapi memperhatikan betul industri dalam negeri," kata Hatta usai rakor pangan di kantornya kemarin (19/1).


Hatta mengatakan, pembebasan tarif tersebut hanya bersifat sementara. Kebijakan fiskal tersebut hanya untuk merespons anomali cuaca yang melonjakkan harga pangan. "Kita kan harus mengacu pada roadmap. Sebetulnya kalau tidak ada gangguan seperti ini itu sudah mengikuti roadmap kita. Itu kan karena ada situasi yang tidak normal saja," katanya.


Dia menambahkan, seluruh instrumen akan digunakan pemerintah guna menstabilkan harga pangan. Hatta mencontohkan, ketika panen, pemerintah harus menjaga pendapatan petani. Ketika harga tinggi, pemerintah harus menjamin stok.


Secara terpisah Menteri Perdagangan mengatakan upaya pengendalian harga untuk komoditas beras sudah ditempuh. Seperti dengan menurunkan bea masuk. "Bahkan harga beras dari Thailand sudah berada di bawah harga dalam negeri. Dengan demikian, itu akan membantu sebelum panen raya berlangsung," ucapnya.


Dikatakan, fokus ke depan melakukan langkah-langkah antisipatif semaksimal mungkin dengan mengurangi biaya. Sebab di satu sisi harus mengimbangi lonjakan harga dunia yang tinggi. "FAO (Food and Agriculture Organization, Red) memprediksi kondisi tahun ini bakal sama dengan 2008 lalu," kata dia.


Dikatakan, penetapan jangka waktu pemberlakuan bea masuk tersebut harus melalui proses evaluasi. Karena, dari proses evaluasi tersebut diketahui lonjakan harga akan berlangsung. "Saat harga tinggi, bea masuk turun tidak akan mempengaruhi perlindungan di dalam negeri. Beberapa bea masuk ditetapkan untuk melindungi petani," ucapnya.


Mengenai pemberlakuan tersebut, Mari mengatakan, akan dievaluasi terlebih dulu sampai ada keputusan akan diperpanjang atau dihentikan. "Bisa ditetapkan untuk jangka 1-2 tahun dulu," ucapnya.


Selain itu, pihaknya juga mengatakan tentang kemungkinan ditempuhnya jalur hijau untuk impor komoditi pangan. Dikatakan Mari, jalur hijau tersebut sudah dibahas dan beras masuk di dalamnya. Menurutnya, seperti pemberian prioritas untuk sandar kapal akan mempermudah masuknya impor. Mari optimistis, jalur hijau untuk komoditas pangan bisa terealisasi kalau pihak bea cukai menyatakan kesiapan.


Istilah Jalur Hijau digunakan untuk proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor tanpa melalui pemeriksaan fisik. Dengan demikian barang impor hanya melalui proses penelitian dokumen setelah diterbitkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
(sof/res)

sumber: http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=82439

No comments:

Post a Comment

silahkan berkomentar, tidak dipungut biaya..! apabila ada kata yang salah dalam hal deskripsi apa pun tentang isi dari postingan zonesa.blogspot.com, mohon kritik dan sarannya agar lebih baik. terimakasih dan salam hangat. Sehangat pelukan pasangan Anda.